Ketua Soksi Sebut Kinerja 2 Tahun Pemerintahan Jokowi–Ma’ruf Perkuat Kapasitas Perangkat Desa Belum Maksimal

Jakarta – Ketua Bidang Pemberdayaan Desa Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas Soksi), Iwan Sulaiman Soelasno menilai kinerja pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin dalam memperkuat kapasitas perangkat pemerintahan desa belum maksimal. 

Hal tersebut terlihat dari masih maraknya kasus korupsi dalam pengelolaan keuangan desa yang disebabkan oleh lemahnya pemahaman perangkat desa soal tata kelola pemerintahan desa. 

Dalam siaran persnya, Iwan menilai penguatan kapasitas perangkat pemerintahan desa adalah amanat dari UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yaitu sebagai bagian dari pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa dari jajaran pemerintahan diatasnya, yaitu pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. 

“penguatan kapasitas perangkat pemerintahan desa adalah keharusan, karena saat ini semakin banyak berbagai program untuk desa baik dari Kemendes PDTT, Kemendagri dan Kementerian/Lembaga lainnya. Banyaknya program tersebut sayangnya tidak diikuti oleh program penguatan kapasitas bagi perangkat desa secara berkelanjutan, sehingga saya meragukan target dari program–program tersebut akan tercapai. Misalnya saja ya, Kemendes PDTT punya program pengentasan kemiskinan ekstrem di desa mencapai 0 persen pada 2024. Hal ini akan sulit tercapai kalau perangkat desanya tidak dibekali oleh pemahaman tentang pelayanan publik, penyusunan APBDes yang pro warga miskin, dan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel”, tegas Iwan. 

Iwan memaklumi dalam 2 tahun terakhir ini pemerintahan Jokowi–Ma’ruf belum maksimal dalam memperkuat kapasitas perangkat desa lantaran dihantam oleh pandemi Covid–19. 

Namun demikian, Iwan melanjutkan, untuk tiga tahun kedepan ini Presiden Jokowi harus memerintahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyiapkan program penguatan kapasitas pemerintahan desa terutama bagi Perangkat Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 

“Tahun 2022 sebaiknya ada lagi ya program penguatan kapasitas penguatan desa yang didanai oleh APBN dan dikomandoi oleh Kemendagri sampai 2024. Dengan begitu saya optimis pemerintahan Jokowi–Ma’ruf akan mencapai targetnya dalam membangun dari pinggiran pada 2024 yang akan datang”, ungkap Iwan. (*)

 

Kominfo Depinas SOKSI 2021. 

 

Oleh : Jay : Sumber Iwan Soelasno - Ketua Bidang Desa Depinas Soksi, 2021-10-26.